Berita Informasi - Perkusi Marak makin Terjadi Sejak Kasus Ahok

Berita Informasi - Komisi bagian orang hilang dan Korban tindakan kekerasan (KontraS) untuk secara Konsisten terus menyoroti komitmen negara untuk dalam hal  upaya menghormati dan juga dalam melindungi warga negara terkait mengenai persekusi.

Badan Koordinator KontraS, Yati Andriyani, mengatakan bahwa pemerintah tidak ada konsisten dalam bertindak mengenai Persekusi, padahal untuk Perkusi  bukanlah sebuah kasus yang baru melainkan sebuah yang terus saja terjadi secara berulang.

"Rezim yang terjadi di masa yang lalu (Kasus Persekusi) juga terlalu Banyak ,Hal ini Terus terjadi Terhadap kelompok Kecil (minoritas)" ungkap dari Yati di kantor KontraS, Kwitang, jakarta Pusat, kamis 15juni 2017.

Yati Menjelaskan, Dua bulan belakangan persekusi telah kembali mencuat setelah menguatnya kasus dari dugaan  penistaannya agama oleh mantan gubernur Dki jakarta, Bapak Basuki Tjahaja Purmana Alias Ahok . setelah itu banyaknya peristiwa yang terjadi mengenai perlarangan ibadah bagi kaum minorilitas tertentu sampai berujung dengan adanya perusakan rumah ibadah (tercatat dengan 11 kali peristiwa) .

Kemudian hal ini juga terjadi pada Pilkada untuk Putaran pertama , Perkusi terjadi semakin meningkat dengan sangat signifikan dengan 10 kejadian . diantaranya juga terjadi peristiwa sweeping, intimidasi , penangkapan  dan juga pembubaran kelompok yang di anggap sebagai kelompok yang sesat.

"Sepanjang perjalanan Pilkada untuk putaran yang pertama di Dki jakarta  kita telah menemukan sebuah tren yang terus saja menguatkan angka angka ini menjadi sangat signifikan pada bulan maret  2017 yang lalu . yang menjadi sebuah pemicunya adalah Kasus Ahok, kedua adanya banyaknya Polarisasi untuk pasca kejadian Pilkada yang terjadi di  Dki Jakarta pada putaran yang pertama"kata dari yati.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh KontraS  pun Sedikitnya ada 60 kasus Persekusi yang terjadi  sejak pada kampanye  pilkada yang berlangsung. Adapun motif dasar yang  mendominasi untuk Kasus tersebut adalah Agama dan Politik.

Tercatat sebanyak 46 kasus yang memiliki motif agama dan sedangkan 16 kasus mempunyai motif politik .dimana ada motif agama ini sanggat masih bisa di gunakan, seperti kegiatan pelarangan ibadah minoritas dan penyegelan tempat untuk beribadah  hingga terjadinya pelarangan kegiatan Aktivitas  untuk keagamaan.