Berita Informasi - Jokowi : Pemerintah Mendukung Kpk Buat Negara Indonesia Bersih Dari Korupsi

Berita Informasi - President Joko widodo memberikan sebuah penegasan  bahwa dirinya dan pemerintah memberikan dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membersihkan negara Indonesia  pemerintahan dari praktek praktek korupsi.

Hal tersebut menjadi sebuah kasus pokok dari pembahasaan president Jokowi dalam pertemuan dengan para pimpinan dari KPK di istana merdeka pada hari jumaat kemarin. pimpinan KPK yang datang berkunjung adalah ketua KPK Agus Raharjo, wakild ketua KPK Basaria Pandjaitan, Saut situmorang serta Alexander Marwata .

Presiden Jokowi yang saat itu di dampingi oleh mentri sekretaris negara Pratikno dan juga staff khusus President Johan Budi menyampaikan bahwa  intinya president turut menyampaikan sebuah dukungan yang penuh yang tidak perlu lagi di pertanyakan dan juga di ragukan. penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berintegritas memang perlu pengawasan dalam tata kelola.

"Inti dari permasalahan yang sedang dibahas (kasus korupsi) tersebut , kami (pemerintah ) memberikan dukungan apa yang telah dilakukan oleh KPK, terutama untuk dalam rangka perlu mewujudkan pemerintahan yang bersih, mempunyai intergritas dan juga bebas korupsi. pemerintahan juga sangat membutuhkan sebuah dukungan KPK dalam memberantask Korupsi, membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, cepat melayani dan  juga menciptakan bebas Korupsi sehingga negara kita bisa bersih dan bersaing dengan negara yang lain , untuk itu hal tersebut tidak perlu lagi di ragukan dan di pertanyakan" ucap President Jokowi kepada wartawan.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya yakin kalau Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tidak pernah gentar dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas Korupsi dengan tidak pandang bulu . Beliau Berpendapat bahwa " Dari dulu Komisi Pemberantasan Korupsi Tidak pernah Takut".

Untuk saat ini KPK sedang mendalami kasus korupsi yang besar  sedang berada di tanah air indonesia  seperti Permasalahan dugaan korupsi dari Kasus E- KTP yang telah melibatkan nama nama besar . selain itu juga KPK sedang memunculkan sebuah hak Angket KPK di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).