"Dalam hal ini bagaimana pun juga tidak boleh menganggap semua kehidupan dari masyarakat telah berjalan dengan baik-baik saja perlu adanya sikap untuk koreksi sedikit " ujar dari Wakasekjen asal demokrat tersebut.
Didi irawadi syamsuddin turut menjelaskan untuk selama partai dari Demokrat telah mendukung program baik yang telah di jalankan oleh Presiden Jokowi .
"Namun atas nama sebuah konstitusi dan juga amanat rakyat, Partai kami dan partai mana pun berhak untuk memberi sebuah koreksi, masukan dan kritik, sekali lagi pak presiden jangan pernah padamkan semangat reformasi yang telah di bangun dengan susah payah" ujar dirinya.
Menurut Didi, mantan presiden Susilo Bambamg Yudhoyono telah 2 kali terpilih menjadi seorang presiden. oleh sebab itu dirinya berkata sebagai mantan dari pemimpin dirinya sangat wajar untuk memberikan masukan dan juga kritikan kepada pemimpin yang baru mengenai masalah kemaslahatan dari bangsa indonesia .
"SBY tidak pernah sedikit pun memiliki rasa anti kritik, baik kritik tersebut keras atau kritik yang berlebihan, tidak seorang pun yang pernah dituduh makar karena hanya alasan beda pendapat atau pun kritik " Ujara dari Didi
Menurut Didi , dalam beberapa hal pemerintah yang ada di tangan jokowi bersifat otoriter,misalnya dengan pemerintah mengajukan UU penyelenggaran pemilu yang tidak bersikap demokratis. sejak awal , beliau berkata memaksakan adanya Presidensial Threshold 20 persen padahal ini pemilu serentak untuk pertama kalinya pada tahun 2019.
"Belum adanya yang lakukan unjuk rasa sedikit dikit di tangkap, ada pihak yang diskriminasi, ormas juga di batasi dan ada yang di bubarkan dengan perppu Ormas tanpa adanya sidang, kritik dimedia sosial juga di tangkap dengan mengunakan peraturan dari IT dan juga menyakini media yang dibuat untuk di jinak " ujar dirinya .
Jika hal tersebut didiamkan dirinya maka hal tersebut sama dengan memadamkan semanggat dari reformasi yang telah diraih dengan adanya sebuah pengorbanan dan juga dengan harga yang mahal pada tahun 1998.
"Perlu Kita ingat , Pak Sby adalah sosok ketua Umum sebuah Partai, justru kalau dirinya diam saja melihat hal ini, hal yang tidak konstruktif, apalagi hal tersebut menyimpang dari koridor lembaga konstitusi tentu sama saja tidak menjalan sebuah amanat dari rakyat dan juga sebuah konstitusi. oleh karena itu setiap partai politik wajib untuk mengawal dan menjaga amanat dari konstitusi, itulah yang sedang di jalankan oleh SBY sebagai ketua umum Partai demokrat" tandas dari Didi .
Presiden Jokowi telah menyikapi pernyataan dari ketua umum dari partai demokrat SBY yang telah khawatir akan terjadinya sebuah Abuse of power atua sebuah penyalah gunaan dari wewenang oleh pemerintah. melalui akun sosial Presiden telah menyatakan tidak akan terjadi Abuse Power sebab para media telah meliputi dan mengawasi semua kerja dari pemerintah. serta LSM, dan DPR juga mempunyai hak untuk awasi Pemerintah.
Post a Comment